Bukti Potong Pajak Lengkap dengan Cara Pembuatannya

Bukti Potong Pajak Lengkap dengan Cara Pembuatannya

Sudah tahukah Anda bagaimana cara buat bukti potong pajak? Utamanya untuk PPh 23. Terlebih lagi untuk para PKP (Pengusaha Kena Pajak). Untuk para PKP, memahami cara membuat bukti potong pajak penghasilan 23 ini menjadi hal yang tidak boleh ditawar lagi.

Bukti potong PPh Pasal 23 bisa dikatakan sebagai bukti yang bisa menunjukkan jika pajak sudah disetorkan ke negara. Oleh sebab itu kenapa tadi dikatakan menjadi hal yang tidak boleh ditawar lagi untuk dipahami oleh para WP. Utamanya PKP.

Jika memang seperti itu, apa itu bukti potong PPh 23? Kemudian kenapa juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh para PKP? Lalu bagaimana cara pembuatannya? Untuk menjawab itu semua mari simak ulasannya secara lebih lengkap di sini.

Memahami Apa Itu Bukti Potong Pajak

Sebelum mengulas bukti potong PPh 23, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa itu bukti pemotongan pajak. Bukti potong pajak atau yang sering disingkat dengan Bupot merupakan formulir/dokumen yang akan diterima dari pemotong pajak.

Formulir/dokumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai bukti jika pajak penghasilan atau PPh subjek pajak sudah dipotong oleh PKP yang dalam hal ini berperan sebagai pihak pemotong pajak.

Jika dilihat dari fungsinya, bukti pemotongan pajak ini sebagai sarana pemerintah untuk mengawasi semua jenis pajak yang wajib dipotong. Formulir/dokumen bukti potong ini adalah sebuah formulir/dokumen resmi. Sebab setiap bukti dari pajak yang sudah dipungut akan disetorkan ke negara.

Seberapa Penting Bukti Potong Pajak?

Seberapa penting bukti pemotongan pajak? Khususnya PPh 23. Jika melihat definisi dan fungsi Bupot yang sudah dijelaskan di atas, alasan kenapa Bupot ini menjadi sangat penting adalah:

  1. Bupot bagi Pemotong Pajak

Bagi pemotong pajak PPh 23, yang dalam hal ini adalah PKP, bukti potong PPh 23 berfungsi sebagai bukti jika mereka sudah melakukan tugasnya. Dalam hal ini adalah melakukan pemotongan pajak penghasilan.

Selain itu, dokumen Bupot PPh 23 ini juga dibutuhkan PKP ketika ingin melakukan pembayaran pajak yang sudah dipungut. Kemudian juga diperlukan pada saat PKP ingin melaporkan SPT Tahunan PPh 23.

  1. Bupot bagi Subjek Pajak yang Dipotong Pajaknya

Bagi subjek pajak yang sudah dipotong pajak penghasilannya, keberadaan Bupot ini juga sangatlah penting. Soalnya akan digunakan sebagai bukti jika penghasilannya sudah dipotong dan dibayarkan PKP.

Dengan demikian, subjek yang sudah dipotong pajak penghasilannya bisa menggunakan Bupot ini ketika ingin lapor SPT Tahunan. Selain itu Bupot pun juga dibutuhkan ketika ingin lapor SPT Masa PPh.

Dasar Hukum Pembuatan Bukti Potong Pajak

Berkaitan dengan dasar hukum pembuatan Bupot Pajak ini sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Kemudian UU PPh ini pun tercatat sudah mengalami beberapa kali perubahan.

Nah, agar Anda lebih jelas lagi, berikut ini adalah beberapa perubahan UU PPh hingga saat ini:

  1. Perubahan Pertama UU PPh

Perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1991.

  1. Perubahan Kedua UU PPh

Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1994.

  1. Perubahan Ketiga UU PPh

Perubahan ketiga UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2000.

  1. Perubahan Keempat UU PPh

Perubahan keempat UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 2008.

Mengenal Subjek Pajak dari Bukti Potong Pajak

Berkaitan dengan subjek kena pajak secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah subjek pajak dalam negeri. Kedua adalah subjek pajak luar negeri. Untuk membedakan keduanya, paham ulasannya di bawah ini.

  1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan subjek yang dikenai pajak penghasilan dalam negeri adalah orang pribadi maupun badan dengan ketentuan:

  • Orang Pribadi

Orang pribadi yang dimaksud di sini adalah mereka yang bertempat tinggal dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Atau dalam jangka waktu 1 tahun periode pajak berada di Indonesia serta ada niatan tinggal di Indonesia.

  • Badan

Badan yang dimaksud di sini adalah WP Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Tetapi ada pengecualiannya. Yakni unit yang berasal dari badan pemerintah dengan kriteria:

  • Pembentukan badan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Pembiayaan badan bersumber dari APBN maupun APBD
  • Penerimaan badan dimasukkan ke dalam anggaran Pemerintah Pusat maupun Daerah.
  • Pembukuan badan diperiksa langsung oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  1. Subjek Pajak Luar Negeri

Untuk subjek pajak luar negeri yang dipotong PPh dikelompokkan menjadi dua. Dalam hal ini adalah:

  • Orang Pribadi/Badan yang Menjalankan Usaha

Yang dimaksud dengan subjek pajak orang pribadi di sini adalah mereka yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan.

Sementara itu yang dimaksud dengan subjek pajak badan yang menjalankan usaha di sini adalah subjek pajak badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun melakukan kegiatan atau menjalankan usaha melalui bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

  • Orang Pribadi/Badan yang Menerima Penghasilan

Yang dimaksud dengan orang pribadi yang menerima penghasilan di sini adalah mereka yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan.

Sementara itu yang dimaksud dengan subjek badan yang menerima penghasilan di sini adalah subjek badan yang didirikan tetapi tidak berkedudukan di Indonesia yang bisa menerima penghasilan dari Indonesia namun tidak dari menjalankan usaha maupun melakukan kegiatan lewat BUT di Indonesia.

Cara Buat Bukti Potong Pajak di e-Bupot

Buat bukti potong PPh 23 lebih mudah dan praktis jika melalui e-Bupot. Cara buat bukti pemotongan pajak penghasilan secara online. Nah, untuk Anda yang belum tahu caranya, seperti ini langkah-langkah yang harus dilakukan:

  1. Aktivasi e-Bupot

Caranya adalah dengan mengajukan digital certificate atau sertifikat elektronik untuk yang belum memilikinya.

  1. Membuat Akun e-Bupot

Ada beberapa informasi penting yang harus dicantumkan pada saat pembuatan akun e-Bupot. Informasi yang dimaksud di sini meliputi Profil Pajak, NPWP, Nama Perusahaan, dan Jabatan.

Setelah berhasil membuat akun, lanjutkan dengan mengaktifkan fitur e-Bupot. Caranya adalah dengan mencantumkan EFIN, NPWP, dan juga Sertifikat Digital yang sudah dibuat sebelumnya.

  1. Buat Bukti Pemotongan PPh 23

Caranya adalah klik PPh 23. Setelah itu isi form secara lengkap. Setelah selesai klik Buat Bukti Potong.

Tunggu apa lagi, buat Bupot sekarang lebih mudah dan praktis dengan aplikasi e-Bupot. Tinggal klik, semua urusan perpajakan selesai dengan mudah dan cepat. Perkara buat bukti potong pajak pun bukan hal yang merepotkan lagi.

wiki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *